Wifi sekarang ini sudah booming di masyarakat kita. Ini terbukti dengan banyaknya Hotspot Wifi di berbagai tempat. Taman, Mall, Kampus, Hotel, Alun-alun, Pemkab bahkan sekolah untuk tingkat SMP pun sudah ada, dan lain-lain. Baik yang bisa diakses secara gratis maupun dengan pake Login terbatas. Melihat hal ini tentunya saya merasa senang sekali. Karena kemudahan untuk mengakses data dan internet bisa dilakukan dimana aja dan kapan aja. Namun disisi lain kebutuhan peralatan pendukung yaitu Laptop maupun HP untuk orang-orang tertentu masih belum terjangkau. Padahal era digital seperti saat ini setiap orang perlu untuk mendapatkan informasi secara real time dan online.
Selain itu banyak orang yang masih belum memanfaatkannya, sebagai salah satu contoh pada saat saya lagi nunggu klien saya nyoba nyari Hotspot gratisan dan akhirnya mendapatkan di alun-alun di Kota Probolinggo. Ditempat itu hanya aku seorang yang memanfaatkan fasilitas gratisan tersebut.
Mungkin ini perlu peran dari pemerintah untuk bisa memperbaiki tingkat perekonomian agar harga barang elektronik dapat terjangkau lagi. Selain itu menempatkan beberapa komputer gratis di tempat umum yang bisa dipakai oleh banyak orang. Agar semuanya dapat melek teknologi.

Baru-baru ini berita yang kita lihat di televisi begitu mengherankan! Kenapa setiap ada kejadian perubahan harga BBM, selalu berdampak pada kelangkaan BBM. Setiap ada kenaikan masyarakat berbondong-bondong menyerbu SPBU untuk mendapatkan harga yang murah, walaupun antri berjam-jam. Dan dengan mudahnya banyak SPBU yang mengatakan stok udah habis. Ini kan aneh? yang perlu kita pertanyakan sebenarnya apakah ada permainankah dalam penyaluran/pendistribusian BBM? klo memang tidak ada seharusnya PERTAMINA selaku pemegang otoritas utama pendistribusian BBM perlu mengawasi pendistribusian BBM agar kecurangan atau permainan ditingkat level bawah tidak terjadi. Atau apakah di PERTAMINA sendiri ada permainan?

PERTAMINA memang membantah setiap ada kejadian kelangkaan baik itu BBM maupun Gas Elpiji dengan berbagai alasan mulai dari adanya gangguan cuaca sehingga pendistribusian susah ataupun hal-hal lain. Sedangkan di SPBU alasannya yang diungkapkan adalah keterlambatan datangnya BBM ataupun pengurangan jumlah volume BBM yang didrop. Saya sebagai salah satu warga Indonesia sangat miris melihat hal ini. Kita semua telah mengetahui bersama bahwa PERTAMINA telah mengubah Logo perusahaan dengan harapan bahwa ada perubahan visi dan misi. Apakah memang hal itu sudah dilakukan? memang di iklan televisi sudah ditampilkan adanya perubahan tersebut tapi apakah benar? Seandainya memang hak tersebut tidak dimonopoli PERTAMINA lagi mungkin kondisi ini tidak terjadi. Kenapa SHELL saja pelayanannya begitu bagus, kualitas BBMnya bagus, kenapa PERTAMINA tidak bisa?

Harapanku sebagai salah seorang warga Indonesia moga2 hal-hal seperti ini tidak terjadi karena sebagai bangsa yang menghasilkan minyak tentunya menjadi bahan tertawaan dunia klo pendistribusian seperti ini terjadi dan terjadi terus.

Pelayanan publik yang dicanangkan pemerintah diharapkan mengubah paradigma dan perilaku aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan, khususnya pelayanan kepada masyarakat. Karena di era keterbukaan ini diperlukan adanya transparansi dalam segala bidang. Pemerintah pusat, propinsi, maupun kabupaten/kota berlomba-lomba dalam menggalakan perbaikan pelayanan. Ini terlihat adanya sedikit perubahan pola pelayanan. Terlebih telah kita lihat bersama-sama banyak peraturan yang mengarah pada perbaikan pelayanan. Mulai tentang Standar Pelayanan Publik (SPP), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan lain-lain.

Saya sendiri pernah terlibat dalam upaya perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di salah satu Kabupaten di Jawa Timur. Dalam proses pengambilan data, kita melakukan survey langsung kepada masyarakat yang pernah merasakan pelayanan pada instansi yang diukur IKM-nya. Dalam pengambilan data banyak masukan masyarakat. Salah satu yang disampaikan adalah pernyataan bahwa pelayanan yang diberikan Instansi terkait berbelit-belit.

Dalam proses selanjutnya ternyata setelah dihitung dan dianalisa oleh tim, disimpulkan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat masih dalam kategori baik, hal ini tentu bertentangan dengan masukan-masukan yang di dapatkan dari masyarakat. Memang ternyata dalam hasil penyampaian Laporan Akhir kami, Instansi yang diukur IKM-nya menyampaikan bahwa kesalahan sebenarnya tidak mutlak kesalahan dari Instansi tersebut tapi juga ada beberapa faktor. Salah satunya masyarakat tidak memahami Alur/proses pelayanan yang ada, syarat-syarat yang harus dipenuhi. Sehingga setelah disampaikan alur, masyarakat merasa kesulitan.

Melihat kondisi seperti yang saya sebutkan di atas, terlihat bahwa selama ini proses yang kurang dilakukan oleh Pemerintah adalah masalah sosialiasi. Dengan adanya sosialiasi diberbagai komponen tentunya akan memberikan wacana kepada masyarakat bahwa pelayanan sebenarnya sudah ada standar yang tentunya akan dipatuhi oleh aparatur pemerintah, tinggal masyarakat juga perlu konsisten mengikuti aturan tersebut dan tidak memberikan celah kepada aparatur untuk melakukan yang tidak seharusnya dilakukan.

Sekarang ini, telah banyak Instansi yang telah mempunyai sertifikat ISO 9001:2000, telah mempunyai standar pelayanan minimum, peningkatan kompetensi dan lain-lain. Tinggal perlu meningkatkan perbaikan yang berkelanjutan. Semoga harapan kita untuk memiliki pemerintahan yang bersih, akutanble dan berwibawa dapat tercapai. Amin.

Tender biasanya dilakukan oleh para pemilik anggaran (owner project) untuk menyeleksi calon pemenang yang akan mengerjakan project.

Pemerintah sebagai salah satu pemilik kegiatan biasanya melakukan lelang/tender dengan mengacu pada Keppres 80 Tahun 2003 yang saat ini telah mengalami updating. Namun tetap basicnya mengacu pada Keppres 80 Tahun 2003 untuk masalah prosedur lelang.

Sedangkan sektor swasta biasanya mempunyai guideline sendiri dalam proses procurementnya.
Berdasarkan pengalaman pribadi sektor swasta lebih mudah dibandingkan dengan pemerintahan karena proses seleksinya tidak berbelit dan transparan.

Dalam tulisan ini saya pengen berbagi tentang tender di pemerintahan yang mengacu pada Keppres 80 Tahun 2003.

Proses pengadaan di sektor pemerintahan terdiri dari pengadaan jasa/barang/pemborongan.
Bahasan pertama mengenagi pengadaan jasa. Pengadaan Jasa di sektor pemerintahan dibagi atas nilai pekerjaan yang akan ditenderkan.

Nilai 50 Jt